DPRD DKI Jakarta Tanggapi Tuntutan Mahasiswa: Evaluasi BUMD Dharma Jaya & Transparansi Keuangan

Jakarta menjadi saksi bisu atas aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh massa mahasiswa, yang berujung pada janji evaluasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya Perumda Dharma Jaya. Audiensi yang berlangsung di Gedung DPRD DKI Jakarta menjadi momentum penting dalam menyoroti isu transparansi keuangan dan pengelolaan BUMD di ibu kota.

Aksi Mahasiswa dan Penerimaan DPRD DKI Jakarta

Pada Kamis, 4 September 2025, empat Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta menerima langsung aspirasi dari massa mahasiswa yang berunjuk rasa di Gedung DPRD DKI Jakarta, yang berlokasi di Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan yang diadakan di ruang pertemuan lantai dasar tersebut dihadiri oleh pimpinan dewan dan beberapa perwakilan dari fraksi, menunjukkan komitmen DPRD dalam menanggapi keluhan masyarakat.

Respons Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, menjadi sosok sentral dalam menanggapi keluhan yang disampaikan oleh mahasiswa. Ia menyoroti pentingnya transparansi keuangan di BUMD dan berjanji untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Basri Baco menegaskan bahwa selain berorientasi pada profit, BUMD juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Baca Juga: AHY: Kerugian Infrastruktur Akibat Demo Ricuh Capai Rp950 Miliar

Komitmen Terhadap Evaluasi BUMD

Sebagai Koordinator Komisi B DPRD DKI Jakarta, Basri Baco menyatakan akan menyampaikan hasil audiensi kepada eksekutif. Ia menekankan bahwa hasil rapat akan dijadikan bahan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh BUMD di Jakarta. Tujuan utama dari evaluasi ini adalah untuk meningkatkan transparansi, terutama dalam hal penganggaran keuangan dan aspek lainnya.

Fokus pada Perumda Dharma Jaya

Aspirasi dari massa mahasiswa juga menyoroti transparansi keuangan di Perumda Dharma Jaya, BUMD yang bergerak di bidang pangan. Menanggapi hal ini, Basri Baco meminta massa mahasiswa untuk menyerahkan persoalan tersebut kepada eksekutif dan legislatif agar dapat ditindaklanjuti. Ia meyakinkan bahwa aspirasi mengenai Dharma Jaya akan menjadi perhatian serius dan akan terus dikontrol.

Baca Juga: APBD Jakarta 2026: Prioritaskan Masyarakat dan Pembangunan Infrastruktur

Isu Utama yang Diangkat dalam Audiensi

Dalam pertemuan tersebut, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Indonesia (AMPSI) mengangkat dua isu utama. Pertama, transparansi tunjangan anggota dewan dan kedua, dugaan ketidakberesan dalam pengelolaan keuangan di sejumlah BUMD. Fokus utama dari kedua isu ini adalah pada PD Dharma Jaya, yang telah lama menjadi sorotan karena berbagai permasalahan yang dihadapi.

Baca Juga: Bripka Rohmad Dihukum Demosi 7 Tahun Usai Lindas Ojol

Dampak dan Harapan

Audiensi antara mahasiswa dan DPRD DKI Jakarta ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan BUMD di Jakarta. Evaluasi yang dijanjikan oleh DPRD menjadi harapan besar bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan transparan dari BUMD. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan kasus-kasus serupa dapat diminimalisir di masa mendatang.

Artikel ini pertama kali tayang di www.indonewstoday.com.